Subsidi Motor Listrik PLN 2026, Efisiensi atau Pemborosan Fiskal?

Sorotan Hari Ini – Pemerintah kembali meluncurkan program subsidi motor listrik senilai Rp 5 juta per unit mulai Juni 2026. Program ini menyasar pembelian 100.000 motor listrik dengan total anggaran Rp 500 miliar, tetapi menuai kritik dari sejumlah pakar transportasi. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas subsidi tersebut bagi mobilitas masyarakat luas dibandingkan dengan penguatan transportasi publik.

Rencana Subsidi Motor Listrik dan Target Pemerintah

Subsidi motor listrik diberikan melalui program “Meilaju Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berjaya”. Program ini berlaku untuk seluruh konsumen satu fasa PLN dan dimulai pada 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Melalui aplikasi PLN Mobile, pelanggan bisa mengakses e-voucher untuk menambah daya listrik sekaligus membeli motor listrik dengan diskon. Menurut PLN, subsidi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi dan mengurangi emisi karbon.

Kritik Pakar: Anggaran Rp 500 Miliar Bisa Lebih Efisien

Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, menilai alokasi Rp 500 miliar lebih tepat jika digunakan untuk memperkuat transportasi umum di kota-kota besar. Ia menjelaskan, dengan anggaran ini, pemerintah bisa membangun tiga hingga lima koridor angkutan umum di sepuluh kota, lengkap dengan delapan sampai sepuluh armada bus per koridor. “Langkah ini akan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat dibandingkan subsidi kendaraan pribadi,” katanya.

Transportasi Publik: Solusi Ekonomi dan Keselamatan

Subsidi kendaraan pribadi dinilai kurang efektif karena mayoritas dinikmati masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Sebaliknya, pengembangan angkutan umum murah atau gratis bagi pelajar, mahasiswa, guru, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah dianggap lebih tepat sasaran. Selain itu, transportasi publik juga berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas, yang mayoritas melibatkan sepeda motor, sekaligus memperbaiki konektivitas regional dan mengurangi kemacetan.

Dampak Lingkungan dan Tata Kota

Investasi transportasi publik juga memberi manfaat lingkungan yang lebih besar. Dengan lebih banyak masyarakat beralih ke angkutan massal, emisi karbon berkurang, penggunaan kendaraan pribadi menurun, dan tata ruang kota menjadi lebih manusiawi. Djoko menekankan bahwa memindahkan kemacetan dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik bukanlah solusi transisi energi yang efektif.

Subsidi Motor Listrik vs Transportasi Umum

Meski subsidi motor listrik menunjukkan perhatian pemerintah terhadap transisi energi, langkah ini berpotensi memperkuat ketergantungan pada kendaraan pribadi. “Jika fokus kebijakan terus pada motor listrik pribadi, lingkaran setan kemacetan dan inefisiensi anggaran akan terus berlanjut,” kata Djoko. Ia menekankan perlunya strategi jangka panjang yang mengutamakan kepentingan publik luas.

Strategi Fiskal dan Manfaat Publik

Subsidi motor listrik juga memerlukan pengawasan agar tepat sasaran. Anggaran yang lebih besar diarahkan pada transportasi publik dapat memperkuat jaring pengaman ekonomi masyarakat, mengurangi biaya energi, dan memberi manfaat yang dirasakan masyarakat secara merata. Investasi ini dapat mencakup modernisasi armada, pemberdayaan operator lokal, digitalisasi sistem pembayaran, dan pelacakan armada secara real-time.

Ajakan untuk Reorientasi Kebijakan

Djoko menekankan bahwa Kementerian Perhubungan harus memutar arah kebijakan transportasi nasional. Fokus harus berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efisien dan inklusif. Langkah ini akan memastikan mobilitas masyarakat lebih aman, murah, dan berkelanjutan. “Hentikan pemborosan fiskal yang bias privat dan mulailah membangun masa depan transportasi publik yang manusiawi,” tutupnya.