Megawati Soroti Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Sorotan Hari Ini – Rencana pembangunan jangka panjang kembali menjadi sorotan setelah Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap arah pembangunan nasional. Kritik itu ia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026. Dalam pidatonya, Megawati membandingkan Indonesia dengan China. Menurutnya, China sudah mampu menyusun arah pembangunan hingga ratusan tahun ke depan.

Sementara itu, Indonesia dinilai belum memiliki peta jalan yang benar-benar kuat, konsisten, dan mudah dibaca oleh rakyat. Pernyataan tersebut memantik diskusi publik. Sebab, isu perencanaan nasional bukan hanya soal dokumen teknokratik. Lebih dari itu, arah pembangunan menentukan masa depan pangan, pendidikan, industri, demokrasi, dan kualitas hidup masyarakat. Megawati bahkan memakai istilah “poco-poco” untuk menggambarkan kondisi Indonesia yang menurutnya masih bergerak tidak stabil.

China Disebut Sudah Berpikir hingga 200 Tahun ke Depan

Dalam pidatonya, Megawati menyebut China sudah memiliki perencanaan jauh ke depan. Bahkan, ia mengatakan negara tersebut telah berpikir hingga 200 tahun mendatang. Pernyataan ini ia kaitkan dengan perubahan besar yang terjadi di China. Dulu, China sering disebut sebagai negara “tirai bambu”. Namun, kini negara tersebut menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar dunia.

Menurut Megawati, kemajuan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menilai China berhasil karena membangun karakter bangsa secara serius. Selain itu, arah pembangunan mereka juga dijaga secara berkelanjutan. Dari sudut pandang kebijakan, pesan ini sangat penting. Negara yang ingin maju tidak cukup hanya mengandalkan proyek fisik. Negara juga perlu membangun budaya disiplin, ilmu pengetahuan, dan kesinambungan agenda nasional.

Istilah Poco-Poco Jadi Sindiran atas Arah Kebijakan yang Berubah-Ubah

Istilah “poco-poco” yang digunakan Megawati menjadi bagian paling menarik dari pidatonya. Secara sederhana, istilah itu menggambarkan gerakan yang tidak lurus. Ada langkah ke kanan, ke kiri, lalu kembali lagi. Dalam konteks politik, Megawati tampaknya ingin menyindir arah kebijakan yang dianggap tidak konsisten.

Kritik seperti ini memiliki pesan kuat. Sebab, pembangunan nasional membutuhkan ketegasan arah. Jika arah berubah terlalu sering, masyarakat sulit memahami tujuan besar negara. Dunia usaha juga bisa ragu berinvestasi. Petani, nelayan, pekerja, dan pelaku UMKM pun dapat terkena dampaknya. Mereka membutuhkan kepastian agar bisa membuat keputusan jangka panjang.

Nation and Character Building Kembali Diangkat sebagai Fondasi Bangsa

Megawati juga menyinggung pentingnya nation and character building. Istilah ini bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Bung Karno sering menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh hanya mengejar gedung, jalan, atau angka ekonomi. Pembangunan juga harus membentuk manusia yang percaya diri, berdaulat, dan punya identitas kuat.

Dalam pidatonya, Megawati mengaitkan kemajuan China dengan pembangunan karakter bangsa. Pesan ini menarik karena Indonesia sebenarnya memiliki modal besar. Jumlah penduduk besar, sumber daya alam luas, dan posisi geopolitik strategis. Namun, modal tersebut tidak akan maksimal jika tidak ditopang karakter bangsa yang kuat. Karakter itu mencakup disiplin, kejujuran, keberanian berpikir jauh, dan kemampuan bekerja bersama.

Isu Pangan Jadi Contoh Kebutuhan Rencana Besar Nasional

Salah satu hal yang disinggung Megawati adalah soal pangan. Ia mempertanyakan ke mana arah Indonesia dalam membangun kedaulatan pangan. Pertanyaan ini sangat penting. Sebab, pangan adalah fondasi sebuah negara. Tanpa pangan yang kuat, stabilitas sosial dan ekonomi mudah terganggu.

Indonesia memiliki lahan luas dan iklim tropis. Namun, persoalan pangan masih sering muncul. Harga beras bisa naik. Produksi beberapa komoditas belum stabil. Ketergantungan impor juga masih menjadi perdebatan. Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang, pangan seharusnya menjadi agenda lintas pemerintahan. Artinya, kebijakan pangan tidak boleh hanya bergerak saat harga naik atau stok menipis.

RUU Pemilu Dinilai Menjadi Cermin Ketidakjelasan Arah Politik

Selain pembangunan, Megawati juga menyinggung pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Ia mempertanyakan apakah proses tersebut benar-benar dibuat untuk rakyat. Pernyataan ini muncul di tengah wacana bahwa pembahasan RUU Pemilu dapat diambil alih oleh pemerintah jika proses di DPR tidak berjalan. Bagi Megawati, situasi itu menunjukkan gejala “poco-poco” dalam tata kelola negara.

Isu pemilu memang sangat sensitif. Sebab, aturan pemilu menentukan kualitas demokrasi. Aturan tersebut mengatur bagaimana rakyat memilih wakil dan pemimpin. Jika pembahasannya tidak transparan, publik bisa kehilangan kepercayaan. Karena itu, RUU Pemilu tidak boleh hanya menjadi urusan elite politik. Masyarakat perlu memahami arah perubahannya.

Kritik Megawati Menjadi Alarm bagi Kaum Intelektual dan Pengambil Kebijakan

Pidato Megawati disampaikan dalam forum akademik. Karena itu, pesannya tidak hanya ditujukan kepada politisi. Ia juga seperti menyentil kaum intelektual. Megawati mempertanyakan peran orang pintar dalam merancang masa depan negara. Pertanyaan ini terasa tajam. Sebab, kampus dan lembaga riset seharusnya menjadi sumber gagasan jangka panjang.

Mereka tidak hanya menghasilkan gelar akademik. Mereka juga perlu memberi arah, kritik, dan solusi. Dalam banyak negara maju, kebijakan publik sering lahir dari riset serius. Data digunakan untuk melihat masalah. Kajian akademik dipakai untuk menimbang pilihan. Sementara itu, pemerintah bertugas mengubah gagasan menjadi kebijakan. Indonesia juga membutuhkan pola seperti itu.

Indonesia Perlu Kompas Besar agar Tidak Terjebak Agenda Jangka Pendek

Pada akhirnya, kritik Megawati tentang rencana pembangunan jangka panjang membuka diskusi yang lebih besar. Indonesia perlu kompas nasional yang jelas. Kompas itu harus menjawab arah ekonomi, pangan, energi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan demokrasi. Tanpa kompas seperti itu, negara mudah terseret agenda jangka pendek.

Setiap isu bisa menjadi gaduh. Setiap pergantian politik bisa membuat kebijakan berubah. Akibatnya, rakyat sulit melihat masa depan dengan tenang. Namun, kritik ini juga tidak cukup berhenti sebagai perdebatan politik. Pemerintah, DPR, partai politik, kampus, dan masyarakat sipil perlu menjadikannya bahan evaluasi. Indonesia sebenarnya memiliki banyak dokumen perencanaan. Akan tetapi, tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan.