Filipina Dakwa Wapres Sara Duterte Imbas Dugaan Ancaman Bunuh Presiden Marcos

Sorotan Hari Ini – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte didakwa secara pidana atas dugaan ancaman serius terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Departemen Kehakiman Filipina atau DOJ mengajukan perkara grave threats pada Selasa, 11 Agustus 2026, di pengadilan Quezon City. Kasus tersebut berkaitan dengan pernyataan kontroversial Duterte pada 2024. Saat itu, ia mengatakan telah memberi instruksi agar Marcos, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez dibunuh apabila dirinya lebih dahulu terbunuh. Duterte sebelumnya menegaskan bahwa pernyataannya bukan ancaman langsung terhadap presiden. Perkara pidana tersebut kini berjalan ketika ia juga menghadapi proses pemakzulan di Senat. Dengan demikian, tekanan hukum dan politik terhadap salah satu figur paling berpengaruh di Filipina itu semakin besar. Namun, dakwaan tetap merupakan tuduhan. Pengadilan masih harus memeriksa perkara sebelum menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Sara Duterte Didakwa atas Tuduhan Grave Threats

DOJ mengajukan dakwaan grave threats terhadap Duterte ke pengadilan di Quezon City pada Selasa sore. Juru bicara DOJ Polo Martinez mengatakan jaksa telah memenuhi standar pembuktian awal yang diperlukan untuk membawa perkara ke pengadilan. Dengan kata lain, pemerintah menilai terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan proses pidana. Namun, tahap tersebut tidak sama dengan putusan bersalah. Duterte tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan dan menyampaikan pembelaannya di pengadilan. Perbedaan ini penting karena perkara tersebut menyangkut pejabat tinggi negara sekaligus perseteruan politik besar. Sementara itu, dakwaan terbaru menambah dimensi hukum pada konflik antara kubu Duterte dan pemerintahan Marcos. Sebelumnya, ketegangan keduanya berkembang dari perselisihan politik menjadi pertarungan terbuka. Kini, pengadilan akan menjadi salah satu arena yang menentukan perkembangan kasus tersebut. Proses hukum juga diperkirakan mendapat perhatian besar karena berjalan bersamaan dengan sidang pemakzulan.

Kasus Bermula dari Pernyataan Kontroversial pada 2024

Akar perkara ini dapat ditelusuri ke pernyataan Duterte dalam konferensi pers daring pada November 2024. Dalam pernyataan tersebut, ia mengatakan telah berbicara dengan seseorang mengenai pembunuhan Marcos, istrinya, dan Romualdez apabila dirinya terbunuh lebih dahulu. Pernyataan itu kemudian memicu perhatian aparat keamanan dan pemerintah Filipina. Duterte setelahnya mengatakan ucapannya tidak seharusnya ditafsirkan sebagai ancaman pembunuhan langsung. Meski demikian, National Bureau of Investigation atau NBI melakukan penyelidikan. Pada Februari 2025, NBI mengajukan pengaduan yang mencakup dugaan grave threats serta inciting to sedition. Setelah melalui proses pemeriksaan, DOJ akhirnya membawa tuduhan ancaman serius tersebut ke pengadilan pada Agustus 2026. Sementara itu, tuduhan inciting to sedition dari laporan awal tidak ikut diteruskan. Rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwa perkara berkembang melalui proses panjang, bukan muncul secara tiba-tiba pada saat sidang pemakzulan berlangsung.

Tim Hukum Duterte Mempertanyakan Waktu Penuntutan

Tim hukum Duterte segera menentang langkah DOJ. Pengacaranya, Paul Lawrence Lim, berpendapat bahwa perkara pidana tersebut seharusnya tidak berjalan ketika isu serupa sedang menjadi bagian dari proses pemakzulan. Menurut kubu Duterte, statusnya sebagai pejabat yang dapat dimakzulkan menjadi persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan. Namun, pemerintah mengambil posisi berbeda. Martinez menyatakan perkara dapat berjalan dan persoalan tersebut selanjutnya berada dalam yurisdiksi pengadilan. Perdebatan ini membuat kasus semakin kompleks. Sebab, proses pidana bertujuan menentukan pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Sebaliknya, pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional untuk menilai pertanggungjawaban seorang pejabat publik. Karena itu, keduanya memiliki jalur dan konsekuensi yang berbeda. Pakar hukum University of the Philippines Dante Gatmaytan juga mengatakan tidak ada aturan konstitusional yang otomatis menghentikan perkara pidana tersebut. Pada akhirnya, pengadilan dapat menjadi pihak yang menentukan bagaimana keberatan hukum dari kubu Duterte diperlakukan.

Pemakzulan Menambah Tekanan Politik terhadap Duterte

Perkara pidana muncul ketika Duterte sedang menghadapi proses pemakzulan yang terpisah. House of Representatives Filipina memilih untuk memakzulkannya pada 11 Mei 2026. Hasil pemungutan suara menunjukkan 257 anggota mendukung, 25 menolak, dan sembilan abstain. Selanjutnya, artikel pemakzulan dikirimkan kepada Senat untuk menjalani persidangan. Senat kemudian secara resmi membentuk pengadilan pemakzulan pada 18 Mei. Para senator mengambil sumpah sebagai hakim dalam proses tersebut. Tuduhan pemakzulan mencakup persoalan yang lebih luas daripada perkara grave threats. Karena itu, penting untuk tidak menyamakan dakwaan pidana terbaru dengan keseluruhan perkara pemakzulan. Keduanya memang memiliki beberapa latar peristiwa yang saling berkaitan. Namun, standar hukum serta mekanisme penilaiannya berbeda. Situasi ini menempatkan Duterte dalam tekanan politik yang signifikan. Di satu sisi, ia harus menghadapi pengadilan pidana. Di sisi lain, masa depannya sebagai wakil presiden bergantung pada hasil proses konstitusional di Senat.

Perseteruan Marcos dan Duterte Mengubah Peta Politik Filipina

Kasus tersebut juga mencerminkan retaknya aliansi politik yang pernah membawa Marcos dan Duterte memenangkan pemilu 2022. Keduanya sebelumnya tampil dalam pasangan politik yang dikenal sebagai “UniTeam”. Namun, hubungan antara keluarga Marcos dan Duterte kemudian memburuk. Perselisihan mengenai kebijakan, anggaran, serta arah pemerintahan membuat ketegangan semakin terbuka. Pada akhirnya, konflik berkembang menjadi salah satu perseteruan terbesar dalam politik Filipina kontemporer. Karena itu, perkara grave threats tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks politik yang lebih luas. Meski demikian, konteks tersebut tidak menentukan hasil perkara pidana. Pengadilan tetap harus menilai bukti berdasarkan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang politik, perkembangan ini juga penting menjelang pemilihan presiden 2028. Duterte selama ini dipandang sebagai salah satu figur potensial dalam perebutan kekuasaan berikutnya. Oleh sebab itu, hasil proses hukum dan pemakzulan dapat memengaruhi arah karier politiknya secara signifikan.

Tuduhan Sedition Tidak Ikut Dilanjutkan

Laporan awal NBI pada Februari 2025 tidak hanya menyertakan dugaan grave threats. Aparat saat itu juga memasukkan dugaan inciting to sedition. Namun, ketika DOJ membawa perkara ke pengadilan pada Agustus 2026, tuduhan kedua tersebut tidak diteruskan. Perbedaan ini penting agar publik tidak menganggap seluruh laporan awal otomatis berubah menjadi dakwaan. Dalam proses pidana, jaksa dapat mengevaluasi bukti dan menentukan tuduhan mana yang memiliki dasar untuk dilanjutkan. Karena itu, perkara yang kini dihadapi Duterte berfokus pada dugaan ancaman serius. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya membedakan penyelidikan, pengaduan, dakwaan, dan putusan pengadilan. Keempat tahap itu memiliki arti hukum berbeda. Seseorang yang didakwa belum dapat disebut terbukti melakukan kejahatan. Dengan demikian, pemberitaan yang akurat perlu menggunakan istilah “diduga” ketika membahas perbuatan yang belum diputus pengadilan. Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika perkara memiliki dampak politik nasional yang besar.

Proses Pidana dan Pemakzulan Memiliki Konsekuensi Berbeda

Perkara pidana dan pemakzulan terhadap Duterte bergerak melalui mekanisme berbeda. Pengadilan pidana akan memeriksa tuduhan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti yang diajukan para pihak. Sementara itu, Senat bertindak sebagai pengadilan pemakzulan untuk menilai artikel yang disampaikan House of Representatives. Jika Senat menjatuhkan vonis bersalah dalam pemakzulan, konsekuensi utamanya dapat mencakup pencopotan dari jabatan. Senat juga memiliki kewenangan terkait diskualifikasi dari jabatan publik sesuai kerangka konstitusional Filipina. Sebaliknya, perkara grave threats berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, hasil satu proses tidak otomatis menentukan hasil proses lainnya. Pemisahan tersebut menjelaskan mengapa pemerintah menyatakan keduanya dapat berjalan secara paralel. Namun, kubu Duterte masih dapat mengajukan argumen hukum mengenai hubungan antara kedua perkara. Perdebatan itu kemungkinan menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengadilan. Dengan demikian, perkembangan berikutnya perlu dilihat berdasarkan putusan resmi, bukan hanya pernyataan politik dari kedua kubu.

Masa Depan Politik Sara Duterte Kini Dipertaruhkan

Dakwaan terbaru datang pada periode yang sangat menentukan bagi Sara Duterte. Ia masih menjabat sebagai wakil presiden, tetapi kini menghadapi dua proses hukum-politik yang berjalan bersamaan. Sidang pemakzulan dapat memengaruhi kelanjutan jabatannya. Sementara itu, perkara pidana akan menguji apakah pernyataan yang menjadi pusat kontroversi memenuhi unsur tindak pidana grave threats. Situasi tersebut juga berpotensi memengaruhi rencana politik menuju pemilu 2028. Namun, terlalu dini untuk menyimpulkan akhir karier politik Duterte. Proses pengadilan masih berlangsung, sedangkan hasil pemakzulan juga belum diputuskan. Karena itu, perkembangan perkara sebaiknya dinilai melalui dokumen dan keputusan resmi. Hal yang sudah jelas adalah konflik antara Duterte dan Marcos telah bergerak jauh melampaui perselisihan politik biasa. Konflik tersebut kini memasuki ruang pengadilan sekaligus institusi legislatif. Bagi Filipina, hasil kedua proses itu berpotensi menjadi salah satu perkembangan politik terpenting menjelang pergantian kekuasaan berikutnya.